"Ada beberapa daerah yang sudah memiliki kantor dengan memakai gedung yang dihibahkan oleh Pemda setempat, misalnya kantor DPD Sulawesi Utara. Riau dan beberapa provinsi lainnya akan menghibahkan eks kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD-nya," ujar Ketua Peninjau Urusan Rumah Tangga sekaligus anggota DPD dari Kepulauan Riau Zul Bahri di Gedung Nusantara V DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/10/2010).
Zul menambahkan untuk daerah yang sudah memiliki kantor hasil dari hibah Pemda setempat hanya perlu merenovasi saja sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. "Renovasi pun disesuaikan dengan kebutuhan," kata dia.
Untuk provinsi yang belum memiliki kesiapan infrastruktur, kantor DPD yang dibangun adalah kantor yang baru. Contohnya, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang sudah menyiapkan lahan untuk membangun kantor DPD. "Sumatera Barat yang tidak memiliki eks kantor SKPD karena rusak oleh gempa juga sudah menyiapkan lahan," paparnya.
Zul mengatakan saat ini baik renovasi maupun pembangunan kantor baru sedang berproses dalam koordinasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD dan Sekretariat Jenderal DPD dengan Gubernur dan Sekretaris Daerah setiap provinsi.
"Tujuan pembangunan adalah mendekatkan anggota DPD dengan konstituen serta mendukung kelancaran kerja anggota DPD, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat," kata dia.
Sementara anggota DPD dari Nusa Tenggara Barat Farouk Muhammad mengatakan kantor baru yang diminta DPD di setiap provinsi tidak sama dengan rumah aspirasi yang diusulkan DPR. "Karena kami mewakili rakyat langsung dan tidak punya partai politik, sedangkan anggota DPR kan mewakili partai politiknya," ujarnya sambil menambahkan bahwa kedekatan anggota DPD dengan rakyat adalah alasan utama pendirian kantor baru ini.
